TRANSPARANSI RTRWP Bali.......
Ribut-ribut mengenai rancangan RTRWP Bali seperti yang dimuat selama 2 hari di harian Bali Post, membuat kami ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang yang terlibat didalam penyusunannya. Selama ini yang diungkapkan hanya perusahaan yang menyusunnya. Seharusnya wartawan melakukan investigasi yang lebih dalam tentang siapa-siapa ( yang disebut “tim ahli” ) yang terlibat didalam penyusunannya. Kebanyakan perusahaan/konsultan lokal tidak memiliki sumber daya manusia sekelas “ahli”, sehingga biasanya pekerjaannya diborongkan ke dosen-dosen yang merasa “ahli”.
Perusahaan dan orang-orang yang terlibat dalam penyusunan sebuah RTRWP haruslah bertanggungjawab terhadap hasil kerjanya, karena biaya penyusunannya menggunakan anggaran negara / uang rakyat. Makanya kami menginginkan media mengungkap secara transparan intelektual-intelektual yang terlibat didalamnya. Sehingga apabila beberapa tahun kemudian terjadi kerusakan alam Bali akibat kesalahan dalam penyusunan RTRWP, masyarakat tahu orang-orang yang bersalah, baik itu orang-orang yang disewa oleh perusahaan maupun anggota dewan yang menyetujuinya.
Setiap pekerjaan pasti ada tanggungjawab dan resikonya, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan anggaran negara. Misalnya, dalam bidang jasa konstruksi apabila ada kesalahan dalam penyusunan suatu studi kelayakan atau perencanaan maka bisa dikenakan pidana lima tahun dan denda 10%. Apakah pekerjaan penyusunan RTRWP mempunyai resiko seperti dalam bidang jasa konstruksi? Apabila tidak, alangkah enaknya bekerja dan dibayar tanpa resiko apapun……….
Baca Selengkapnya ...
Ribut-ribut mengenai rancangan RTRWP Bali seperti yang dimuat selama 2 hari di harian Bali Post, membuat kami ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang yang terlibat didalam penyusunannya. Selama ini yang diungkapkan hanya perusahaan yang menyusunnya. Seharusnya wartawan melakukan investigasi yang lebih dalam tentang siapa-siapa ( yang disebut “tim ahli” ) yang terlibat didalam penyusunannya. Kebanyakan perusahaan/konsultan lokal tidak memiliki sumber daya manusia sekelas “ahli”, sehingga biasanya pekerjaannya diborongkan ke dosen-dosen yang merasa “ahli”.
Perusahaan dan orang-orang yang terlibat dalam penyusunan sebuah RTRWP haruslah bertanggungjawab terhadap hasil kerjanya, karena biaya penyusunannya menggunakan anggaran negara / uang rakyat. Makanya kami menginginkan media mengungkap secara transparan intelektual-intelektual yang terlibat didalamnya. Sehingga apabila beberapa tahun kemudian terjadi kerusakan alam Bali akibat kesalahan dalam penyusunan RTRWP, masyarakat tahu orang-orang yang bersalah, baik itu orang-orang yang disewa oleh perusahaan maupun anggota dewan yang menyetujuinya.
Setiap pekerjaan pasti ada tanggungjawab dan resikonya, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan anggaran negara. Misalnya, dalam bidang jasa konstruksi apabila ada kesalahan dalam penyusunan suatu studi kelayakan atau perencanaan maka bisa dikenakan pidana lima tahun dan denda 10%. Apakah pekerjaan penyusunan RTRWP mempunyai resiko seperti dalam bidang jasa konstruksi? Apabila tidak, alangkah enaknya bekerja dan dibayar tanpa resiko apapun……….
